Ketua MK Anwar Usman. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ketua MK Anwar Usman. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Tok! MK Tolak Gugatan Revisi UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo cs

Nasional KPK mahkamah konstitusi Revisi UU KPK Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 04 Mei 2021 15:08
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan ditolak seluruhnya.
 
"Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.
 
Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan pembahasan perubahan UU KPK tersebut sudah terdaftar dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. Kemudian, sudah berulang kali terdaftar dalam prolegnas prioritas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mahkamah juga menyinggung mengenai lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan. Hal tersebut dinilai berkaitan erat dengan subtansi revisi UU tersebut.
 
"Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi UU. Lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui," jelas Arief.
 
(Baca: Indriyanto: Saya Tanggung Jawab Kalau UU KPK Melemahkan)
 
Mahkamah juga menemukan bukti KPK menolak menghadiri pembahasan revisi UU KPK. Hal ini dinilai bukan berarti pembentuk UU, DPR dan presiden, tidak mau melibatkan KPK.
 
MK juga tidak menemukan bukti persis jumlah anggota dewan yang menyetujui beleid tersebut. Pemohon hanya bermodal bukti foto dari media massa.
 
Perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 ini diajukan 14 pemohon. Lima di antaranya merupakan mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch Jasin.
 
Pemohon dalam provisi menyatakan agar menunda pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada pokok permohonan, pemohon minta MK menyatakan beleid tersebut mengalami cacat formal dan prosedural. Sehingga, aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.
 
Gugatan terkait revisi UU KPK itu sejatinya tercatat pada tujuh nomor perkara berbeda. Ketujuh nomor perkara itu yakni 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019 serta 79/PUU-XVII/2019.
 
Mayoritas penggugat minta MK mencabut UU KPK hasil revisi. Pengujian UU berjalan selama setahun sejak didaftarkan sejak 2019.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif