Ilustrasi sidang Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi sidang Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pejabat Kemendagri Serahkan Rp4 Miliar Buat Markus Nari

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 18 September 2019 17:36
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi penganggaran dan pengadaan barang jasa paket penerapan KTP elektronik, Markus Nari, disebut menerima Rp4 miliar dari penyedia jasa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang diduga demi memperlancar pembahasan anggaran proyek KTP berbasis elektronik (KTP-el).
 
"Diserahkan ke Markus di Bebek Dower (restoran dekat Stasiun TVRI Senayan) dulu itu tempat Bebek Dower sekarang enggak ada," kata mantan pejabat Kemendagri, Sugiharto saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.
 
Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), Irman, mengaku Markus sempat meminta Rp5 miliar. Irman tak bisa menyanggupi permintaan Markus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dia (Markus) datang ke kantor, bilang 'Pak Irman saya mohon bantuan. Tolong dibantu untuk kawan-kawan di Komisi II'. Saya tanya berapa pak, dijawab 'saya belum tahu ya Rp5 miliar kalau bisalah'. Terus saya bilang 'kalau soal uang enggak ada'," beber Irman.
 
Irman kemudian mengajak Markus menemui Sugiharto dan membicarakan permintaan fee tersebut empat mata. Sugiharto menyanggupi dan menyerahkan uang lima hari setelah pertemuan itu.
 
Sugiharto mengaku uang diterimanya dari Andi Narogong. "Pertama saya ngomong sama Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, 'tolong bantu saya Rp5 miliar'. Terus dijawab Anang 'wah enggak ada duit saya', saya bilang 'kalau bisa minta tolong ke Andi'," ujar Sugiharto.
 
Markus didakwa memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi USD1,4 juta. Perbuatan Markus dilakukan bersama sejumlah pejabat, di antaranya Irman; Sugiharto; Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini; mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, dan Andi Narogong.
 
Kemudian Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo; keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera dan Konsorsium Murakabi; serta Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa di Dirjen Dukcapil Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.
 
Perbuatan Markus diyakini merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun. Perbuatan Markus diduga dilakukan sejak 2010 hingga 2013.
 
Markus didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif