Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir mengenakan rompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.
Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir mengenakan rompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.

KPK akan 'Kuliti' Peran Sofyan Basir

Nasional OTT KPK Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 14 Juni 2019 17:29
Jakarta: Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas dakwaan Direktur Utama nonaktif Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sofyan segera duduk sebagai terdakwa atas perkara suap dugaan proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"Selanjutnya pihak PN (Pengadilan Negeri) akan menentukan kapan agenda sidang pertama untuk pembacaan dakwaan tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Febri mengatakan dalam dakwaan itu, jaksa penuntut akan menguraikan semua keterlibatan dan peran Sofyan dalam kasus ini. Mantan Dirut Bank BRI itu diduga telah membantu pelaku lain dalam skandal proyek bernilai USD900 juta (setara Rp12,9 miliar) tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Idrus Ogah Mengurusi Nasib Sofyan Basir
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyanmenunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyanlalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif