ersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2018, Simon Susilo. MI/Pius Erlangga.
ersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2018, Simon Susilo. MI/Pius Erlangga.

Penyuap Eks Bupati Lamteng Dituntut 2,5 Tahun Bui

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 28 Oktober 2019 20:54
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo, dihukum dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Simon dinilai terbukti menyuap mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa.
 
"Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Simon Susilo bersalah melakukan tindak korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama," kata JPU KPK Siswhandono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Jaksa yakin Simon terbukti menyuap Mustafa senilai Rp7,5 miliar. Suap diberikan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lamteng.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suap diterima Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng Taufik Rahman. Uang rasuah diberikan secara bertahap, yakni Rp2 miliar sebanyak tiga kali pada November 2017 dan Rp1,5 miliar pada Desember 2017.
 
Dalam pertimbangan hukuman, jaksa menilai perbuatan Simon tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
 
Selain itu, kejahatan Simon telah mencederai tatanan birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 
"Sedangkan hal yang meringankan hukuman terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan sedang dalam keadaan sakit keras," ujar Jaksa Siswhandono.
 
Perbuatan Simon dianggap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini bermula saat Mustafa memerintahkan Taufik mengumpulkan uang komitmen fee dari rekanan dan/atau calon rekanan pada Mei 2017. Pengumpulan fee itu diduga untuk memenuhi permintaan uang oleh DPRD Lampung Tengah. DPRD Lampung Tengah membutuhkan uang untuk pengesahan APBD Lampung Tengah dan persetujuan pinjaman pemerintah setempat kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI).
 
Pemerintah Lampung Tengah mengajukan pinjaman dana ke PT SMI Rp300 miliar untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan pada Mei 2017. Mustafa meminta bantuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Madani, mengurus pinjaman itu.
 
Direktur PT Purna Arena Yudha, Purwanto bersama Simon bertemu Taufik dan stafnya Rusmaladi alias Ncus membicarakan proyek pembangunan jalan yang akan dibangun 2018 pada Oktober 2017. Namun, Simon harus menyerahkan komitmen fee 20 persen dari nilai pekerjaan.
 
Simon menyanggupi proyek pekerjaan ruas jalan Sri Basuki-Krangkeng yang menelan anggaran Rp17,07 miliar. Kemudian, ruas jalan Rukti Basuki-Bina Karya Utama dengan anggaran Rp51,6 miliar.
 
Simon kemudian menyerahkan komitmen fee itu melalui Ncus. Uang diserahkan secara bertahap sekira bulan November hingga Desember 2017.
 
Ncus melaporkan pengumpulan uang ke Taufik, setelah itu dilaporkan Taufik pada Mustafa. Taufik lalu menyerahkan uang kepada beberapa anggota DPRD Lampung Tengah secara bertahap atas perintah Mustafa.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif