Jatah Makan Napi Ikuti Rekomendasi Kemenkeu dan Kemenkes

M Sholahadhin Azhar 23 Maret 2017 15:35 WIB
tahanan napi
Jatah Makan Napi Ikuti Rekomendasi Kemenkeu dan Kemenkes
Ilustrasi--Antara/Rahmad
medcom.id, Jakarta: Penentuan jatah makan bagi narapidana melewati prosedur ketat. Rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dibutuhkan untuk menentukan pagu.

"Kebutuhan kalori/gizi berdasarkan rekomendasi Kemenkes, sedang harga barang berdasar rekomendasi Kemenku," kata Direktur Pemasyarakatan Kemenkumham, I Wayan Kusmiantha Dusak kepada Metrotvnews.com, Kamis 23 Maret 2017.

Dari segi gizi, tiap orang membutuhkan kalori sebesar 2.500 dalam satu hari. Sementara narapidana jumlahnya dikurangi menjadi 2.200, karena ruang gerak mereka terbatas. Kebutuhan itu lantas diterjemahkan ke dalam jatah beras sebanyak 0,450 gram, dan lauk pauk lain hingga memenuhi standar.


Kemudian dari perencanaan itu ditindaklanjuti Kementerian Keuangan, supaya cocok dengan harga pangan di tiap-tiap rayon Lembaga Pemasyarakatan.

"Nah dari itu hitungannya dipersyaratan harga berapa. Karena kita mengelola sendiri, hanya beli bahan makanan. Berbeda dengan beli makan di warung," beber Wayan.

Untuk diketahui, ketentuan harga di luar dari jasa memasak, peralatan dan kelengkapan lain. Dengan perhitungan seperti itu, Wayan memperkirakan ada jatah 13,5 kilogram beras bagi napi setiap bulannya.

"Saya saja jatahnya hanya 10 kilogram per bulan, kalau mereka (napi) dibilang tidak sejahtera, bagaimana itu?" kata Wayan berseloroh.

Wayan menampik hasil analisis Centre for Budget Analysis (CBA) yang menuding jatah makan narapidana 2017 turun.

Dalam laporan CBA, selama satu tahun seorang narapidana di Malang hanya mendapat jatah Rp13.556 dalam satu hari. Lembaga tersebut menuding ada penurunan pagu dari pemerintah terkait hal ini.

Sementara menurut Wayan, nominal Rp13.000 sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Ada pembagian rayon dalam penentuan alokasi dana makan bagi narapidana.

Rayon 1 misalnya, meliputi Jawa, Bali dan Lampung dengan pagu sekitar Rp14.000 per hari. Rayon 2 yakni Sumatera, Kepri, Bangka Belitung, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat di kisaran Rp15.000. Rayon 3 untuk wilayah Timur Indonesia seperti Papua Sulawesi dan Maluku dengan jatah Rp17.000 per hari.

"Sekarang ini baru bisa (skema) itu, karena pengelolaan internal, kalau nanti pakai katering akan lebih mahal," tutur Wayan.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id