Peran BNPT Diperkuat
Ilustrasi terorisme/Medcom.id/Mohamad Rizal
Jakarta: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang baru saja direvisi menguatkan fungsi, peran, dan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai koordinator penanggulangan teror di Indonesia. 

"BNPT yang diperkuat di situ. Karena nanti BNPT ini semacam crisis center. Dia kemudian memberikan masukan-masukan kepada Presiden," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 25 Mei 2018. 

Penguatan BNPT diatur dalam pasal khusus pada Bab VIIB tentang Kelembagaan. Ada tiga pasal yang secara khusus menjabarkan peran, fungsi, dan tugas BNPT, yakni Pasal 43E, 43F dan 43G. 


"Salah satu tugasnya sebagai analis terkait daerah rawan terorisme. Kemudian terkait peta-peta yang menyangkut hal itu. Kemudian menjadi crisis center yang memudahkan buat kita dalam menentukan kebijakan-kebijakan ke depan," jelas dia.

Berikut bunyi pasal penguatan peran, fungsi dan tugas BNPT : 

Pasal 43E

1. Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden  untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.


Pasal 43F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan
c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 


Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:  

a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan 
d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, 
dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.





(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360