Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. MI/Rommy Pujianto.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. MI/Rommy Pujianto.

KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Tersangka

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 03 Mei 2019 18:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka. Orang nomor satu di Dumai itu dijerat dalam dua perkara sekaligus yakni suap dan gratifikasi.
 
"KPK menetapkan ZAS Wali Kota Dumai 2016-2021 sebagai tersangka pada dua perkara‎," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
 
Pada perkara pertama, Zulkifli diduga memberi uang sebesar Rp550 juta kepada pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya. Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkam empat orang tersangka.
 
Baca: Rumah dan Kantor Wali Kota Dumai Digeledah KPK
 
Mereka yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 
Untuk perkara pertama, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Pada perkara kedua Zulkifli dijerat Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif