Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu. Foto: Medcom.id/Cindy.
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu. Foto: Medcom.id/Cindy.

Ombudsman Sebut Masalah Peradilan Selalu Berulang

Nasional ombudsman
Cindy • 10 Januari 2019 19:18
Jakarta: Ombudsman RI menerima 858 laporan malaadministrasi terkait layanan lembaga peradilan. Laporan itu masuk sejak 2016 hingga 2018.
 
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, laporan tersebut merupakan laporan berulang dengan permasalahan substansi yang relatif sama dari tahun ke tahun.  Masalah itu berulang karena adanya penundaan.
 
Contohnya, penundaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung (MA) kepada Pengadilan Negeri pengaju. Selain itu, lamanya proses penanganan perkara dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. "Penundaan berlarut ini yang menjadi masalah," kata Ninik, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Masalah PPDB Menjadi Konsentrasi Ombudsman RI

Ninik juga mengungkap masih adanya laporan malaadministrasi tentang keberpihakan hakim. Namun, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
 
"Kita tidak bisa tindaklanjuti masalah putusan hakim atau keberpihakan hakim. Jadi pelapor bisa menghubungi lembaga lain yang berwenang," katanya.
 
Ninik menyarankan lembaga peradilan melakukan reformasi peradilan secara terus-menerus. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
 
"Tercatat tahun 2018 saja kami menerima 172 laporan terkait malaadministrasi ini. Baiknya lembaga peradilan lakukan reformasi peradilan," tambahnya. 
 
Pada 2019, Ombudsman RI akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Tujuannya, agar bisa menemukan solusi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi