Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1) Eni Maulani Saragih. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1) Eni Maulani Saragih. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Eni Menolak Hak Politiknya Dicabut

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 19 Februari 2019 14:09
Jakarta: Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1), Eni Maulani Saragih, mengaku siap menerima hukuman atas perbuatannya. Namun, dia tak terima hak politiknya dicabut.
 
"Ibu Eni belum siap jika hak politiknya dicabut, meskipun hanya sementara," kata Penasehat Hukum Eni, Rudi Alfonso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Rudi beranggapan tuntutan pencabutan hak politik selama lima tahun berlebihan. Tuntutan ini dinilai mengambil kehidupan Eni, lantaran berpolitik merupakan keseharian Eni. "Kami memohon agar majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan tambahan tersebut," ujar Rudi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kendati demikian, Eni disebut siap dengan segala konsekuensi hukuman penjara yang akan diterimanya. Dia juga siap diberhentikan dari partai yang telah membesarkan karir politiknya, Partai Golkar.
 
"Namun sayang karirnya saat ini harus terhenti sejenak karena harus menghadapi perkara yang sedang disidangkan saat ini," ucap Rudi.
 
Eni sebelumnya dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider empat bulan kurungan. Selain permohonan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama ataujustice collaborator ditolak, hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.
 
Baca: Eni Menyesal Kawal Proyek PLTU Riau-1
 
Eni dinilai terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.
 
Eni juga diyakini menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
 
Akibat perbuatannya, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi