Polda Metro Diminta Ungkap Aktor Indonesian Leaks

Dian Ihsan Siregar 15 Oktober 2018 10:30 WIB
Buku Merah KPK
Polda Metro Diminta Ungkap Aktor Indonesian Leaks
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane - MI/M. Irfan
Jakarta: Polda Metro Jaya diharapkan bergerak cepat menemukan aktor utama penyebar informasi ke platform Indonesian Leaks. Sebab, investigasi Indonesian Leaks diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Semua kasus pencatutan nama Kapolri Muhammad Tito Karnavian sudah berhasil dibongkar dan pelaku sudah diciduk, kecuali kasus hoaks Indonesia Leaks yang menuduh Tito menerima aliran dana daging ini," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Oktober 2018.

Polda Metro harus cepat menyelesaikan persoalan Buku Merah ini agar kasus fitnah terhadap Tito Karnavian tidak terjadi kembali. Jika kasus itu tidak segera diungkap, maka bisa menjadi bahan pelaku politik dalam menimbulkan kegaduhan pada masa pemilihan presiden (Pilpres) 2019.


"Maka dari itu, IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengusut tuntas kasus hoaks Indonesia Leaks ini," pungkas Neta.

Baca: KPK Belum Temukan Bukti Perobekan Buku Merah

Sebagaimana diketahui, buku bank bersampul merah menjadi salah satu bukti dalam kasus suap uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Buku itu diduga membuat dua penyidik KPK Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun dikembalikan ke Polri.

Dua mantan penyidik itu diduga merobek 15 lembar catatan transaksi dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki Hariman. Hal tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada April 2017.

Dalam salinan di buku merah, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi kepolisian. Pada dokumen itu ada nama Tito Karnavian yang tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki.

Bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa Kumala Dewi Sumartono menjelaskan, dalam dokumen pemeriksaan ,‎ada pemberian dana kepada Tito. Pada saat itu Tito masih menjabat sebagai Kapolda dari Juni 2015 hingga Maret 2016.

Empat pengeluaran lain ketika Tito menjabat sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan satu aliran lain saat Tito telah didapuk menjadi kapolri.‎ Nominal setiap transaksi ke Tito dari Rp200 juta sampai Rp1 miliar.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id