Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Instansi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi Survei Penilaian Integritas

Nasional KPK survei pencegahan korupsi Pemberantasan Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 24 April 2022 07:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh instansi pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil survei penilaian integritas (SPI) pada 2021. Rekomendasi itu diminta tidak diremehkan.
 
"Dari survei ini kita berikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Tentunya tiap kementerian atau lembaga berbeda-beda rekomendasinya," kata Direktur Monitoring KPK Agung Yudha Wibowo melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 April 2022.
 
Agung mengatakan KPK berwenang melakukan monitoring kinerja instansi pemerintah pusat maupun daerah. KPK juga bakal mengeluarkan SPI pada 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rekomendasi dalam SPI wajib ditindaklanjuti untuk penyusunan rencana aksi dalam setahun. Rekomendasi itu juga diyakini bisa menutup celah korupsi.
 
"Hasil SPI menjadi bahan pertimbangan atau dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi. Kalau kurang akurat ya nanti kebijakannya kurang pas," ujar Agung.
 
Baca: Dewas KPK Minta Saksi Laporan Etik Lili Nonton MotoGP Kooperatif
 
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR Asep Arofah Permana mengatakan instansinya mendapatkan skor 73 dalam salah satu penilaian pada SPI 2021. Skor itu tergolong rendah.
 
Rekomendasi SPI 2021 dari KPK dipastikan bakal ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR. Rekomendasi itu diyakini bisa membuat kinerja Kementerian PUPR menjadi lebih baik.
 
"Komitmen Pak Menteri PUPR untuk meningkatkan skor SPI ini masuk ke dalam Renstra kami," tutur Asep.
 
Kementerian PUPR memastikan rekomendasi SPI tidak akan diremehkan. Kementerian PUPR juga sudah berkomitmen untuk menjaga integritas internalnya untuk menutup celah korupsi dalam bekerja.
 
"Ini merupakan komitmen dari pimpinan. Komitmen yang luar biasa dari Pak Menteri sejak Tahun 2017 dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR tentang Pembangunan Budaya Integritas. Kami berkomitmen melakukan langkah-langkah mulai membangun budaya internal kemudian meluas keluar," ucap Asep.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif