NEWSTICKER
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Penjelasan Wahyu Setiawan Soal Kode 'Siap Mainkan'

Nasional OTT KPK
Whisnu Mardiansyah • 15 Januari 2020 18:15
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut ada salah tafsir mengenai kode 'siap mainkan' yang dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan dalam sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 
"Pada saat PDI Perjuangan yang memberi informasi kepada saya bahwa akan bersurat kepada KPU, saya menjawab 'siap mainkan'," kata Wahyu saat sidang di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Dalam surat ketiga itu, PDI Perjuangan meminta KPU memasukkan calon anggota legislatif (caleg) Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia sebagai caleg terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Wahyu menghubungi stafnya untuk menerima surat itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, 'siap mainkan' bukan kode tertentu. Istilah itu sudah biasa ia ucapkan untuk menindaklanjuti sesuatu.
 
"Maksud saya, surat yang dikirim ke KPU kemudian ditindaklanjuti pada waktu itu. Saya tidak ada di kantor, saya menghubungi staf saya, saya mengabari ada surat dari PDIP, tolong diterima," terang Wahyu.
 
Ia mengaku belum menerima secara fisik surat dari PDI Perjuangan itu. Surat baru ia terima dalam bentuk salinan yang dikirimkan lewat aplikasi pesan WhatsApp.
 
"Saya tidak pernah memegang," ucap Wahyu.
 
Dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dibongkar KPK. Kasus ini bermula dari satu kursi DPR dari Dapil Sumsel 1 yang diraih Nazarudin Kiemas, caleg PDI Perjuangan yang meninggal pada Maret 2019.
 
Ipar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengamankan kursi dengan meraih 145.752 suara. KPU memutuskan menerapkan mengganti Nazarudin sebagai caleg terpilih.
 
Caleg PDI Perjuangan di Dapil Sumsel 1, Riezky Aprilia, menjadi pemilik kursi DPR setelah meraup 44.402 suara, terbanyak kedua setelah Nazarudin. Sementara itu, Harun Masiku hanya didukung 5.878 suara.
 
Namun, PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Partai berlambang banteng itu bahkan mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 kepada Mahkamah Agung (MA). MA menetapkan partai sebagai penentu PAW.
 
Berbekal Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak. KPU menilai Riezky yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Senayan.
 
KPU berpegang pada UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon bersuara terbanyak kedua.
 
Harun Masiku diduga melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan lewat mantan aggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina. Dia ingin mengupayakan PAW caleg PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu sebelumnya diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif