Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.

Pemerintah Bisa Pidana Dukun Penipu

Nasional RUU KUHP
Candra Yuri Nuralam • 20 September 2019 20:22
Jakarta: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan mengatur tentang pengakuan orang mempunyai ilmu seperti dukun. Hal ini disebut dalam Pasal 252 pada draf RKUHP.
 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan aturan ini berlaku bagi mereka yang mengaku memiliki kemampuan dan bertujuan menyakiti seseorang.
 
"Saya misalnya bisa santet orang mana sini bayarannya saya bisa mematikan orang dengan mengirim apa (ilmu gaib)," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 20 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yasonna menjelaskan aturan ini dibuat karena masih banyak masyarakat yang tertipu dengan dukun. Pemerintah butuh aturan ketat untuk memberikan efek jera kepada dukun yang kerap menyalahgunakan kemampuannya.
 
"Jadi gini, masyarakat kita ini kan masih banyak di daerah daerah yang, kita takut nanti justru disalahgunakan," terang Yasonna.
 
Banyak masyarakat tertipu dengan modus menggandakan uang kepada dukun. Pemerintah akan menindak dukun penipu serupa ini.
 
"Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan upaya upaya dengan mencari keuntungan keuntungan yang tidak benar," ucap Yasonna.
 
Anggota Tim Perumus RKUHP Profesor Muladi menjelaskan dukun yang dimaksud dalam pasal ini bukan seseorang yang mengirimkan santet atau teluh kepada seseorang. Karena, hal itu sulit dibuktikan.
 
"Santet itu sulit dibuktikan caranya (benda) masuk ke perut orang dan lain sebagainya itu tidak bisa dibuktikan. Tapi yang dipidana adalah orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang bisa mencelakaan orang pake magic sebagai penghasilan," ujar Muladi.
 
Muladi menegaskan pasal ini dibuat untuk mengurangi penipuan di masyarakat. Ia menyebut penipuan dengan modus bantuan ghaib masih sering terjadi.
 
"Itu yang berbahaya jadi untuk mencehah terjadinya penipuan, mencegah main hakim sendiri seperti yang terjadi di Jawa Timur dan sebagainya dan melindungi agama yang baik," tambahnya.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif