Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri

KPK Tepis Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari 'Bisikan' Pihak Lain

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Korupsi Bansos Covid-19 Juliari P Batubara
Fachri Audhia Hafiez • 29 Juli 2021 13:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos), Juliari P Batubara, sudah sesuai fakta persidangan. Lembaga Antikorupsi membantah ada pengaruh dalam memberikan tuntutan.
 
"Bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," tegas pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Juli 2021.
 
Ali mengatakan pengenaan pasal kepada Juliari sudah sesuai dengan fakta yang diperoleh dari penyidikan. Mantan Menteri Sosial itu dijerat Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor," ujar Ali.
 
Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengatur tentang ancaman pidana hukuman mati. Hukuman itu bisa dijatuhkan kepada terdakwa dalam keadaan tertentu.
 
Uang pengganti yang dikenakan kepada Juliari juga dinilai sudah tepat. Dasar hukum yang dipakai KPK diklaim sudah sesuai. Lembaga Antikorupsi berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan semua tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
 
Baca: PSI Sebut Juliari Lebih Pantas Dituntut Seumur Hidup
 
Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyatakan tak puas dengan tuntutan hukuman 11 tahun penjara terhadap Juliari. Pasal yang dikenakan kepada Juliari mendukung hukuman maksimal.
 
Tuntutan denda juga bisa dikenakan maksimal, yakni Rp1 miliar. Hukuman uang pengganti yang dikenakan Juliari dinilai tak sesuai dengan tindak kejahatannya.
 
"Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar juga jauh dari memuaskan. Karena besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima Juliari," ujar Almas melalui keterangan tertulis.
 
ICW menganggap tuntutan belum menunjukkan ketegasan KPK dalam menindak pelaku korupsi bansos. Tuntutan ini disebut kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif