Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

Direktur PT HTK Ditahan

Nasional Kasus Suap OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 26 Juni 2020 17:41
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono, pada Jumat, 26 Juni 2020. Taufik ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan pupuk dan berulang kali mangkir diperiksa.
 
"Tersangka TAG (Taufik Agustono) ditahan selama 20 hari pertama mulai 26 Juni 2020 hingga 15 Juli 2020," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020.
 
Taufik ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) C1 cabang KPK. Dia akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan di tengah wabah virus korona (covid-19).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai bagian dari protokol kesehatan covid-19," ujar Lili.
 
Baca: KPK Peringatkan Direktur PT HTK
 
KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus dugaan suap dari pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Bowo telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.
 
Taufik diduga meminta bantuan Bowo agar jasa PT HTK kembali dipakai untuk kepentingan distribusi pupuk. Bowo bertemu dengan Direktur Pemasaran PT HTK, Asty Winasti, untuk membahas pengaturan supaya PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.
 
Pertemuan itu dilaporkan Asty kepada Taufik. Taufik selanjutnya menggelar pertemuan dengan Bowo, termasuk Asty untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa kapal yang sempat terhenti pada 2015. Pada pertemuan itu juga Bowo meminta fee.
 
Taufik akhirnya membahas permintaan Bowo dengan internal manajemen. Hasilnya, PT HTK menyanggupi permintaan fee Bowo.
 
Pada 26 Februari 2019, dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara PT Pilog dan PT HTK. Salah satu materi nota kesepahaman itu adalah penyewaan jasa kapal PT Pilog kembali menggunakan kapal milik PT HTK.
 
Fee Bowo direalisasikan dengan catatan dituangkan dalam perjanjian PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran. Bowo meminta PT HTK membayar uang muka Rp1 miliar sesuai perjanjian dalam nota kesepahaman antara PT HTK dan PT Pilog.
 
Pemberian fee itu dilakukan secara bertahap. Pada rentang waktu 1 November 2018-27 Maret 2019, diduga terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepada Bowo. Rinciannya, US$59.587 dibayar pada 1 November 2018, US$21.327 dibayar pada 20 Desember 2018, US$7.819 dibayar pada 20 Februari 2019, dan Rp89,45 juta dibayar pada 27 Maret 2019.
 
Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif