Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto

Bukti Pelesiran Pinangki Diserahkan ke Komisi Kejaksaan

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Siti Yona Hukmana • 30 Juli 2020 16:03
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) memberikan bukti tambahan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan (Komjak). Bukti itu berupa dokumen penerbangan Jaksa Pinangki bersama pengacara terpidana perkara korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, Anita Kolopaking, pada 25 November 2019.
 
"Foto pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta-Kuala Lumpur keberangkatan pukul 08.20 WIB," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Komjak tengah meminta klarifikasi Pinangki terkait dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra. Menurut Boyamin, dokumen yang diberikan bisa menjadi penguatan pengumpulan bukti yang dilakukan Komjak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti yang telah dilakukannya di depan pemeriksa tim Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung," ujar Boyamin.
 
Baca: Jaksa Pinangki ke Luar Negeri Pakai Dana Pribadi
 
Kejaksaan Agung mencopot Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, Pinangki Sirna Malasari. Ia terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik perilaku jaksa karena diduga bertemu dengan Djoko Tjandra.
 
"Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Pencopotan Jaksa Pinangki tertuang dalam keputusan Nomor KEP-4-041/B/WJA/07/2020 yang diteken Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi pada 29 Juli 2020. Setia menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural.
 
"Artinya dinonjobkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," jelas Hari.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif