Ilustrasi Gedung KPK/MI/Susanto.
Ilustrasi Gedung KPK/MI/Susanto.

Sanksi Progresif Bisa Dikenakan kepada Firli

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Kautsar Widya Prabowo • 24 September 2020 16:01
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti Ketua KPK Firli Bahuri agar menghentikan pelanggaran di ranah etik. Sebab, sanksi progresif atau yang lebih berat, bisa dikenakan.
 
"Kalau yang bersangkutan (Firli Bahuri) sudah dilakukan etik dan dijatuhi sanksi (ringan) bahwa berikutnya tak bisa sanksi sama, tapi lebih berat lagi, harus di atasnya (sanksi ringan)," ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
 
Baca:Terbukti Langgar Kode Etik, Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Albertina menyebut sanksi ringan berupa teguran tertulis dua yang dijatuhkan kepada Firli terkait penggunaan helikopter, berlaku selama enam bulan. Hal itu diatur dalam Pasal 10 huruf (c) Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 terkait penegakan kode etik dan pedoman perilaku.
 
Dia mengatakan jangka waktu sanksi berdampak pada pembatasan promosi jabatan bagi insan KPK yang dijatuhi hukuman ringan, sedang, dan berat. Pasal 12 Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 memastikan pihak yang dihukum tak dapat mengikuti program mutasi, rotasi, dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri.
 
"Bukan hubungannya kalau sudah enam bulan (yang bersangkutan mengulangi pelanggaran) hukumannya sama (sanksi ringan) tidak, hanya dihubungkan dengan masalah promosi dan pelatihan," kata Albertina.
 
Menurut dia, sanksi ringan, sedang, dan berat akan dikenakan kepada setiap insan KPK, tanpa terkecuali. Sanksi dijatuhkan terkait dampak yang ditimbulkan dari tindakan insan KPK.
 
"Kalau ini berdampak di lingkungan saja ini ringan, kalau ke institusi atau lembaga itu sedang, kalau ke pemerintah negara tentu itu akan dijatuhkan berat," tuturnya.
 
Dia mengutip Pasal 10 Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 atas sanksi sedang dan berat. Mereka yang dijatuhi hukuman itu akan mendapat pemotongan gaji dalam kurun waktu yang ditentukan hingga permintaan untuk pengunduran diri.
 
"Dewas tak punya kewenangan berhentikan, sehingga sanksinya yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri," kata Albertina.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif