NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga
Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga

Kejagung Kaji Lagi Berkas Kasus Paniai

Nasional pelanggaran ham
Kautsar Widya Prabowo • 25 Februari 2020 00:56
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan kembali mengkaji berkas perkara peristiwa Paniai, Papua. Utamanya, menyangkut aspek kelengkapan syarat formil dan material.
 
"Terkonfirmasi dengan direktur HAM (hak asasi manusia) berat sedang dilakukan penelitian ulang," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 24 Februari 2020.
 
Hari menjelaskan syarat material berkas akan dikaji dengan melihat keterangan saksi terkait hingga ahli. Sedangkan, aspek formil akan meneliti sejauh mana kelengkapan bukti material.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah sudah memenuhi alat bukti yang diinginkan. Misalnya kita menyangka, para tersangka diduga melakukan pelanggaran HAM berat, apakah alat bukti cukup dari yang ada," jelasnya.
 
Korps Adhyaksa belum dapat memastikan kapan pengkajian berkas tersebut rampung. Tim jaksa yang menangani kasus yang menyebabkan empat orang tewas dan 21 orang luka-luka disebut akan melaporkan hasil penelitian secepatnya.
 
"Direktur HAM menjanjikan mudah-mudahan besok (Selasa, 25 Februari 2020) ada hasil penelitian tim," pungkasnya.
 
Baca:Pelanggaran HAM Berat di Paniai Ditangani Kejagung
 
Penelitian berkas Paniai ini merupakan tindaklanjut rekomendasi Komnas HAM. Hasil pengkajian akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 
Setelahnya, Menko Polhukam Mahfud MD akan melaporkan dokumen tersebut ke Presiden Joko Widodo. Mahfud memastikan dokumen dari Komnas HAM akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
 
Pada 3 Februari 2020, berdasarkan keputusan paripurna khusus Komnas HAM mengatakan peristiwa Paniai 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil itu mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal akibat luka tembak dan luka tusuk. Sebanyak 21 orang lain mengalami luka penganiayaan.
 
"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujar Taufan.
 
Taufan menjelaskan keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil pendalaman tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai. Tim ad hoc bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sejak 2015 hingga 2020.
 
Ketua tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai, M Choirul Anam, mengatakan peristiwa kekerasan di Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan.
 
"Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi," terang dia.
 
Kejagung Kaji Lagi Berkas Kasus Paniai
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono. Foto: Medcom/Cindy
 
Tim ad hoc telah memeriksa 26 saksi, meninjau dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di Enarotali, Kabupaten Paniai, pemeriksaan berbagai dokumen, serta diskusi ahli. Kesimpulan dari penyelidikan ini ialah anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa itu, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai orang yang bertanggung jawab.
 
Tim ad hoc juga menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, namun bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian merekomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif