MK Tolak Uji Materi Penahanan dalam KUHAP
Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil aturan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan itu diajukan oleh advokat bernama Sutarjo.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan, di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018, seperti dikutip dari Antara.

Dalam dalilnya, pemohon berpendapat bahwa penahanan adalah perampasan kemerdekaan seseorang dan seharusnya pembentuk UU memberikan kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.


Terkait dengan hal itu, Mahkamah berpendapat, ada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Meskipun penahanan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat secara tidak langsung, namun terhadap pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan juga dipersyaratkan untuk bertindak secara sangat hati-hati.

"Oleh sebab itu, sebenarnya kata kunci tindakan penahanan dalam sistem peradilan termasuk di Indonesia adalah suatu tindakan yang baru dapat dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu," ungkap Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Meskipun dalil pemohon hanya terbatas pada permasalahan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu atau penyidik dan penuntut umum, namun Mahkamah berpendapat hal tersebut tetap mempersoalkan hakikat tindakan penahanan itu sendiri.

Kalaupun ada praktik-praktik transaksional seperti yang didalilkan pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah persoalan implementasi yang bergantung pada integritas pejabat masing-masing. Maka itu, menurut Mahkamah tidak relevan apabila pemohon mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma dari pasal-pasal tersebut.

"Sebenarnya, mekanisme kontrol yang dikhawatirkan pemohon bukanlah tidak ada, sebab secara yuridis undang-undang telah menyediakan sarana untuk itu," tambah Suhartoyo.

Dalam sidang pendahuluan pemohon menyatakan bahwa pihaknya merasa keberatan dengan beberapa ketentuan dalam KUHAP terkait tidak diperlukannya izin dari pengadilan apabila aparatur negara mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan.

Pemohon menganggap situasi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara. Pemohon mengatakan bahwa kewenangan penahanan adalah mutlak milik hakim, bukan penyidik maupun jaksa penuntut umum.

Pemohon juga mengatakan bahwa setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia (HAM).



(DMR)