TKN-KIK Jawab Kritik Penanganan HAM Masa Lalu

Faisal Abdalla 20 Oktober 2018 21:35 WIB
pelanggaran ham
TKN-KIK Jawab Kritik Penanganan HAM Masa Lalu
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi kamisan ke-538 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Antara/Puspa Perwitasari.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut penuntasan kasus HAM masa lalu tak bisa seluruhnya dibebankan kepada Presiden Jokowi. Hal ini menanggapi kritikan sejumlah pihak terkait penyelesaian kasus HAM di era pemerintahan Jokowi.

"Kita semua tahu bahwa kasus HAM masa lalu ada bukan hanya di dipemerintahan Jokowi-JK, tp kita juga diwariskan permasalahan itu dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Arsul mengatakan sejumlah kasus HAM masa lalu belum dapat diselesaikan karena ada banyak kendala. Penyelesaian kasus-kasus tersebut juga bukan hanya tanggungjawab lembaga eksekutif, melainkan tanggungjawab semua pihak, termasuk Polri, Kejaksaan, Komnas HAM, hingga DPR RI. 


"Penegak hukum itu memang bagian dari aparatur pemerintah, tapi di sisi lain mereka juga punya independensi di mana presiden tidak bisa sembarangan mengintervensi," tandasnya.

Salah satu kasus HAM yang kerap disoroti adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Satu tahun lebih kasus itu masih samar. 

Arsul, yang juga merupakan anggota DPR Komisi III menceritakan berdasarkan rapat antara Kapolri dan DPR, kasus Novel bukanlah kasus yang mudah diselesaikan lantaran alat bukti yang ada masih minim.

(Baca: Rapor Merah Penegakan HAM Indonesia)

"Saksi maupun bukti petujuk rekaman CCTV yang bisa mengidentifikasi pelaku juga tidak ada. Ini menjadikan kasus ini sulit untuk diselesaikan," tukasnya.

Arsul meminta semua pihak tak membandingkan penanganan kasus Novel dengan penanganan kasus kabar bohong aktivis Ratna Sarumpaet yang relatif lebih cepat diselesaikan. Menurutnya, kedua kasus itu tidak tepat buat dibandingkan lantaran alat bukti terkait kasus Ratna lebih mudah didapatkan. 

Namun begitu, Arsul menjamin pihaknya berkomitmen untuk terus menagih Polri terkait penyelesaian kasus ini. Dia juga meminta pihak kepolisian terbuka terhadap pemerintah apabila dirasa sudah tidak mampu lagi menyelesaikan kasus tersebut.

"Kami sepakat kasus ini tetap jadi atensi. Kita berharap di sisa 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK, penanganan kasus HAM masa lalu ini ada atensi khusus," pungkasnya.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id