Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. MI/Bary Fathahilah.
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. MI/Bary Fathahilah.

KPK Tegaskan Pemeriksaan Andi Arief Terkait Musda Demokrat di Kaltim

Candra Yuri Nuralam • 11 Mei 2022 15:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keterangan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut pemeriksaannya tidak berkaitan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Penyidik KPK mengulik informasi Musda itu.
 
Informasi ini juga didalami saat penyidik memeriksa Politisi Partai Demokrat Jemmy Setiawan. Kedua orang itu diperiksa untuk mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tersangka Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.
 
"Dilakukan pendalaman materi pemeriksaan lebih lanjut antara lain terkait dengan pertemuan kedua saksi dengan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) untuk membahas dukungan bagi tersangka AGM sebagai salah satu kandidat dalam Musda pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat wilayah Kalimantan Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Andi Arief Berjanji Kooperatif Membeberkan Informasi ke KPK
 
KPK meyakini pertemuan Andi, Jemmy, dan Gafur dalam pemilihan ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur berkaitan dengan kasus. Namun, Ali enggan memerinci informasi yang diterima penyidik dari pemeriksaan Andi dan Jemmy. Keterangan mereka baru dibuka saat persidangan nanti.
 
Andi diperiksa penyidik KPK sekitar tiga jam. Dia mengaku pemeriksaan kali ini ditujukan untuk melengkapi pertanyaan sebelumnya.
 
Dia menyebut dicecar tujuh pertanyaan oleh penyidik. Menurutnya, jawabannya menjelaskan perbuatan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud dalam dugaan suap di KPK tidak berkaitan dengan Partai Demokrat.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif