Jaksa Agung HM Prasetyo--MI/Mohamad Irfan
Jaksa Agung HM Prasetyo--MI/Mohamad Irfan

Jaksa Agung Heran Hary Tanoe Banyak tak Tahu

Nasional korupsi mobile8 telecom
Meilikhah • 18 Maret 2016 18:12
medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung Prasetyo sudah mendapat laporan soal pemeriksaan bos MNC Grup Hary Tanoesodibjo. Namun, tak banyak yang bisa disampaikan penyidik karena Hary banyak menjawab tidak tahu saat diperiksa.
 
"Saya tanya (penyidik) apa yang dijelaskan (Hary) karena selama ini dia menyatakan akan menjelaskan apa pun kepada penyidik. Cuma dari sekian banyak pertanyaan yang bersangkutan menjawab tidak tahu," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016).
 
Prasetyo heran dengan keterangan Hary. Padahal, sebelumnya Hary berjanji menjelaskan semua yang diketahuinya tentang dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom. Hary adalah orang nomor satu di korporasi tersebut.
"Hary adalah komisaris perusahaan itu, pemilik perusahaan itu. Itu dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi," kata Prasetyo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Prasetyo tak mau berandai-andai apakah status Hary akan naik jadi tersangka. Kewenangan menaikkan status ada di tangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus).
 
"Begitu ditanya penyidik (jawabannya) tidak tahu, tentu penyidik yang lebih tahu bagaimana kelanjutannya," jelas Jaksa Agung.
 
PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 
Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar. Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif