Hary Tanoesoedibjo. Foto: MTVN/Renatha Swasty
Hary Tanoesoedibjo. Foto: MTVN/Renatha Swasty

Hary Tanoesoedibjo Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional korupsi mobile8 telecom
Renatha Swasty • 17 Maret 2016 16:30
medcom.id, Jakarta: Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Hary diperiksa sebagai saksi tekait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom.
 
Hary tiba di gedung Kejaksaan sekira pukul 15.00 WIB. Mantan Komisaris PT Mobile8 Telecom itu mengaku seorang yang taat hukum.
 
"Saya sebagai yang taat hukum, saya dimintai keterangan saya datang," ujar Hary di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (17/3/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kuasa hukum Hary, Hotman Paris Hutapea, mengatakan tidak ada persiapan apapun jelang pemeriksaan kliennya.
 
Sebelumnya, Kejaksaan memanggil Hary pada Kamis, 10 Maret lalu. Tapi, lantaran ada kegiatan di luar kota Hary urung hadir dan meminta pemeriksaannya diundur selama dua pekan.
 
Diketahui, PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 
Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut.
 

(KRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif