Kuasa hukum Sparta, Abu Bakar J Lamatapo (kedua dari kanan). Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Kuasa hukum Sparta, Abu Bakar J Lamatapo (kedua dari kanan). Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Bupati Lembata Diduga Berbuat Lancung di Proyek Jeti Apung

Nasional kasus korupsi
Kautsar Widya Prabowo • 12 Desember 2019 09:23
Jakarta: Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dilaporkan organisasi masyarakat (ormas) Kedaerahan Sentra Perjuangan Indonesia Rakyat Lembata (Sparta) ke Bareksrim Polri. Eliaser diduga menyelewengkan dana pembangunan jembatan titian apung (jeti apung), kolam renang, dan fasilitas lain di Pulau Siput, Awololong, Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Kuasa hukum Sparta, Abu Bakar J Lamatapo, mengatakan proyek pembangunanan jeti apung serta kolam renang tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lembata 2018. Eliaser diduga menyisipkan proyek itu dalam perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD 2018.
 
"Penambahan program kegiatan baru atau penghapusan program kegitan yang sudah ditetapkan dalam APBD induk menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah," ujar Ali dalam konferensi Pers di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 11 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pagu anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan jeti apung sebesar Rp7 miliar. PT Bahana Krida Nusantara menjadi pemenang lelang untuk menjalankan proyek senilai Rp6.892.9000.000 itu.
 
Namun, pembangunan ini diduga mangkrak. Proyek ini seharusnya berjalan sejak 12 Oktober 2018-31 Desember 2018. Alih-alih sudah menjadi objek wisata, lokasi jeti apung justru hanya dipenuhi jejeran tiang penyangga yang telah rusak. Padahal, anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan sebesar 80 persen atau sebesar Rp5.513.520.000.
 
"Ini menunjukkan telah terjadi deviasi pembayaran. Realisasi keuangan sangat tidak seimbang dengan relisasi pekerjaan," tuturnya.
 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) daerah setempat sebagai penyedia jasa barang kemudian melakukan adendum pekerjaan tersebut hingga 15 November 2019. Pemerintah setempat pun mencairkan kembali anggaran pembangunan sebesar 5 persen dari pagu yang disiapkan atau Rp344.595.000.
 
"Hingga 12 November tidak terjadi pembangunan. Di lokasi hanya ada tiang pancang. Proyek itu memunculkan cerita heroik ada semacam penolakan oleh alam," jelasnya.
 
Proyek ini diduga merugikan negara hingga Rp6 miliar. Eliaser pun diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif