Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Pakar: Amnesti Tak Hanya untuk Kasus Politik

Nasional pelecehan seksual
Siti Yona Hukmana • 14 Juli 2019 13:24
Jakarta: Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan pengajuan amnesti tak hanya untuk kasus politik. Ini diungkap menyusul anggapan yang menyebutkan amnesti tidak tepat diberikan kepada terdakwa penyebar konten asusila Baiq Nuril.
 
"Amnesti dan abolisi ini tidak membatasi hanya pada perkara politik," kata Abdul kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2019.
 
Menurut dia, aturan itu terdapat pada Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Aturan itu menyatakan presiden sebagai kepala negara atas nama kemanusiaan dan kepentingan negara harus melindungi korban kekerasan seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Khususnya komitmen presiden memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum, terutama pada kasus kekerasan terhadap perempuan," ungkap Abdul.
 
Dalam kasus kekerasan seksual itu, presiden dapat menganjurkan kepada korban untuk mengajukan pengampunan atau penghapusan hukuman. Di sisi lain, pada kasus politik korban tidak perlu mengajukan amnesti.
 
"Bagi mereka yang terlibat tindak pidana perang atau politik, tanpa harus mengajukan amnesti, presiden bisa memberikan amnesti dengan menghapus akibat hukum dari tindakannya," tutur Abdul.
 
Abdul mengungkapkan amnesti adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk mengembalikan status tidak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah sebelumnya. Jangka waktu pengabulan amnesti itu tergantung kepada presiden.
 
"Dalam UU tidak ada waktu membatasi, tergantung urgensinya pertimbangan bisa dititikberatkan pada komitmen perlindungan negara terhadap kekerasan seksual," terang Abdul.
 
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun. Dia dianggap bersalah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari kepala sekolah (kepsek) berinisial M pada 2012. M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang dikenal Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.
 
Baca: Cepat Lambat Amnesti Tergantung Presiden
 
Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat M marah. Dia melaporkan Nuril ke polisi. M menilai tindakan Nuril membuat malu keluarganya. Akibat laporan itu, Nuril menjalani proses hukum hingga persidangan.
 
Hakim Pengadilan Negeri Mataram memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008.
 
Kasus ini menimbulkan polemik. Pasalnya, Baiq Nuril dinilai sebagai korban pelecehan seksual dalam percakapan itu. Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti.
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif