Sidang terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Miryam Dicecar Mengenai Pertemuan dengan Markus Nari

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 09 Oktober 2019 18:07
Jakarta: Eks anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, dicecar mengenai pertemuan dengan terdakwa kasus penganggaran dan pengadaan barang jasa paket penerapan KTP berbasis elektronik (KTP-el) Markus Nari. Markus sempat meminta Miryam mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 
"Apakah Pak Markus pernah datang ke kantor Anda (PT Mata Group)?" tanya jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Burhanuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
"Seingat saya sekali," jawab Miryam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Miryam mengaku tak ingat jelas waktu pertemuan itu. Ia membantah pertemuan membahas mengenai perkara KTP berbasis elektronik (KTP-el).
 
"Waktu ngobrol di Komisi II saya tahu dia insinyur. Saya iseng tanya tentang rancangan tanah buat saya, katanya boleh, lalu (Markus) datang ke kantor saya, ya sudah," ujar Miryam.
 
Keterangan itu bertolak belakang dengan dakwaan Markus. Dalam dakwaan, Miryam disebut diminta mencabut BAP oleh Markus pada 17 Maret 2017. Kompensasinya, Markus menjamin keluarga Miryam.
 
Miryam memenuhi permintaan Markus. Saatbersaksi untuk terdakwa pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ia mencabut keterangan mengenai aliran dana proyek KTP-el termasuk penerimaan Markus senilai USD400 ribu.
 
Markus didakwa merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Miryam dan Sugiharto merupakan terpidana kasus KTP elektronik.
 
Markus didakwa melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif