Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.

Markus Nari Kecewa Dituntut Sembilan Tahun Bui

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 28 Oktober 2019 20:15
Jakarta: Eks anggota Komisi II DPR Markus Nari kecewa dituntutJaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sembilan tahun penjara. Markus menilai surat tuntutan jaksa tidak disusun sesuai fakta persidangan.
 
"Kita bersidang ini sia-sia saja, karena itu tidak diperhitungkan dalam dakwaan atau tuntutan JPU. Kalau ini yang tetap berlaku, maka orang-orang yang terfitnah dan terdzolimi pasti akan kena," kata Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Fakta yang dimaksud Markus ialah keterangan terpidana kasus KTP-elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mengaku tak memberikan fulus kepadanya. Politikus Partai Golkar itu mengklaim keterangan Andi telah sesuai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Markus membantah menekan mantan anggota DPR Miryam S Haryani untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengklaim hanya berbicara mengenai bisnis bersama Miryam.
 
"Sekarang ini kami dituntut. Kami merasa difitnah. Kami minta agar negara harus menyatakan kebenaran," ujar Markus.
 
Tak terima tuntutan tersebut, Markus bakal mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang rencananya digelar pada Senin, 4 November 2019.
 
Markus dituntut sembilan tahun dan pidana denda sebanyak Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima keuntungan senilai USD900 ribu dalam kasus korupsi KTP-elektronik.
 
Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti merintangi proses persidangan kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung saat pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani. Kemudian saat persidangan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
 
Jaksa juga menjatuhkan hukuman tambahan lain berupa membayar uang pengganti senilai USD900 ribu. Hak politiknya pun terancam dicabut selama lima tahun.
 
Dalam perkara korupsi, Markus dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
 
Sedangkan dalam kasus merintangi, Markus dituntut melanggar Pasal 21 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif