Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kanan) yang terjaring OTT tiba di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kanan) yang terjaring OTT tiba di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Legislator Sebut Dua OTT Jawab Keraguan atas KPK

Nasional OTT KPK
Media Indonesia • 08 Januari 2020 22:16
Jakarta: Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komisioner baru disebut sebagai gebrakan awal. Sejumlah legislator Komisi III DPR menyatakan gebrakan itu merupakan jawaban atas keraguan terhadap KPK.
 
"Selama ini masih banyak suara yang meragukan komitmen pimpinan baru KPK dalam memberantas korupsi. Kini mereka membuktikannya lewat kinerja," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, Rabu, 8 Januari 2020.
 
KPK melakukan dua OTT berturut-turut dalam dua hari. Pertama, pada Selasa, 7 Januari, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Adapun hari ini, Rabu, 8 Januari, KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sahroni memandang langkah tersebut membuktikan kepada masyarakat bahwa Ketua KPK Firli Bahuri dan kolega layak dipercaya dan didukung kiprahnya memberangus praktik korupsi.
 
"Penangkapan besar selama dua hari berturut-turut melalui OTT membuktikan kepemimpinan Firli cs tetap garang terhadap para pelaku korupsi. Saya yakin, di bawah kepemimpinan mereka, KPK menjadi momok koruptor dan mampu bersinergi lebih baik dengan penegak hukum lainnya," kata politisi Partai NasDem ini.
 
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari juga mengapresiasi penindakan oleh KPK ini. Penindakan rasuah itu, ucap Taufik, bisa menjawab keraguan publik atas pemberlakuan undang-undang hasil revisi.
 
"Dua OTT yang dilakukan KPK mudah-mudahan dapat menjawab keraguan sebagian kelompok masyarakat bahwa seolah-olah pimpinan yang baru dan berlakunya UU KPK akan melemahkan KPK," kata Taufik.
 
Anggota Komisi III DPR lainnya Arsul Sani menyampaikan penilaian serupa. OTT yang dilakukan KPK setelah berlakunya revisi UU KPK menjawab kekhawatiran kalangan masyarakat sipil bahwa KPK tidak akan bisa OTT lagi lantaran beleid baru dinilai melemahkan.
 
"Jadi, kekhawatiran tersebut tidak benar," kata politikus PPP itu.
 
Meski begitu, Arsul berharap ke depan KPK juga membangun kasus dari penyelidikan atas kasus-kasus besar. "Kami akan menilai kinerja pimpinan KPK baru dari keberhasilan atas proses hukum pada kasus-kasus yang direkonstruksi dari case building," ujar Arsul.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif