Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Pengusutan Kasus Korupsi di Papua Demi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Candra Yuri Nuralam • 22 September 2022 09:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak salah kaprah terkait pengusutan kasus dugaan rasuah yang terjadi di Papua. Pengusutan kasus itu diyakini untuk menyejahterakan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
 
"Masifnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejatinya adalah untuk memajukan pembangunan nasional, yakni demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Demikian halnya upaya pemberantasan korupsi yang KPK tengah lakukan di wilayah Papua," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan Kamis, 22 September 2022.
 
Ali mengatakan korupsi merupakan tindakan tercela yang membuat pembangunan daerah tersendat. Kesejahteraan masyarakat juga diyakini tidak akan meningkat jika korupsi terus terjadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Besarnya anggaran pemerintah, kekayaan alam, dan potensi ekonomi lainnya di Papua, yang jika dimanfaatkan dengan baik dan sesuai ketentuan, maka bisa dinikmati sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata," ujar Ali.
 
KPK menegaskan tindakan koruptif tidak pantas terjadi di Papua. Pasalnya, pemerintah sudah menggelontorkan uang yang banyak agar masyarakat di Bumi Cenderawasih menjadi lebih sejahtera.
 
"Total realisasi aliran dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari tahun 2002 hingga 2021 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp138,65 triliun. Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari 2005-2022 mencapai angka Rp702,3 triliun," tutur Ali.
 
Kekayaan alam yang berlimpah juga membuat KPK tidak mau adanya tindakan koruptif di Papua. KPK menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menyeret Lukas Enembe.
 
"Sangat disayangkan jika tanah yang penuh karunia ini dikelola dengan tidak benar bahkan diduga telah terjadi modus-modus tindak pidana korupsi," ucap Ali.
 

Baca: Pengacara Akui Lukas Enembe Main Kasino, tapi Saat Berlibur


Ada tiga kasus dugaan korupsi di Papua yang saat ini ditangani KPK. Tiga kasus itu, yakni dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, dugaan suap proyek di Mamberamo Tengah, dan dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
 
KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK membantah penetapan tersangka Lukas Enembe sebagai bentuk kriminalisasi.
 
"Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.
 
Alex mengatakan KPK menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Papua. Aduan bukan hanya datang sekali kepada KPK.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif