Tersangka kasus suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo. MI/Susanto
Tersangka kasus suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo. MI/Susanto

Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional KPK kasus korupsi Lobster OTT KPK Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 15 April 2021 06:33
Jakarta: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana kasus dugaan suap ekspor benih lobster hari ini, Kamis, 15 April 2021. Sidang dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
 
"Dijadwalkan sidang perdana terdakwa Edhy Prabowo dan kawan-kawan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Kamis, 15 April 2021.
 
Sidang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Jaksa siap membacakan dakwaan Edhy.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
(Baca: Edhy Prabowo Dicecar Soal Bank Garansi Rp52,3 Miliar)
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Edhy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Edhy juga dijerat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif