Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Kabareskrim Buka Peluang Panggil Andi Arief

Nasional pilpres 2019
Ilham Pratama Putra • 03 Januari 2019 14:14
Jakarta: Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Arief Sulistyanto berjanji membongkar isu bohong soal adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Pusat. Pihak yang ikut menyebarkan informasi ini, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, bakal dipanggil.
 
"Siapa pun yang berkaitan dengan masalah ini, untuk membuat terang tindak pidana ini, nantinya akan kita mintai keterangan," kata Arief di Bareskrim, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Januari 2019.
 
Arief memastikan akan menindak siapa saja yang ingin mengacaukan proses Pemilu 2019. Penyebar info palsu pun dapat dikenakan Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita melihat kontennya, cara melakukannya. Kita lihat juga tindak pidana pemilu. Nanti kita terapkan ke pasal yang tepat," ungkap Arief.
 
Di samping itu, Arief mengaku sudah mengantongi rekaman suara penyebar isu bohong ini. Rekaman suara yang menyebut surat suara yang dicoblos itu berasal dari Tiongkok itu sedang diidentifikasi.
 
Baca: Demokrat Bela Andi Arief
 
"Tim Bareskrim Siber bergabung dengan Polda Metro Jaya sudah melakukan kegiatan investigasi sampai dengan saat ini dan Bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) pun sudah memberikan instrusksi kepada saya untuk betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ungkap Arief.
 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung upaya polisi mengungkap kasus ini. Dia meminta pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran isu ini agar ditindak. Menurut dia, isu ini meresahkan karena dapat membangun opini di masyarakat dan mengganggu proses konsolidasi demokrasi.
 
Di sisi lain, isu ini juga mencederai partai polisi sebagai pelaku utama pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tjahjo pun yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melaksanakan tugasnya secara transparan, terbuka, sesuai aturan UU yang ada.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif