Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih. MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih. MI/Rommy Pujianto

Eni Saragih Minta Ignasius Jonan Jadi Saksi Meringankan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Nur Azizah • 02 Januari 2019 17:01
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjadi saksi dalam sidang kasus suap PLTU Riau 1 di Riau. Pasalnya, Jonan disebut pernah menjanjikan sesuatu kepada Eni.
 
Namun, politikus Golkar itu tak menjelaskan janji yang diberikan Jonan. Ia hanya meminta Jonan dihadirkan dalam sidang berikutnya.
 
"Pak Jonan juga pas dijadikan saksi. Dia bisa juga disampaikan ke sini karena dia pernah menjanjikan setelah pokok perkara dimenangkan," kata Eni dalam persidangan di Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Januari 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usai sidang, Eni menjelaskan Jonan sempat berjanji mencabut terminasi Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT). Syaratnya, Eni harus mengikuti aturan dan prosedur.
 
"Pak Jonan bisa meringankan saya. Karena dia yang menjanjikan itu kalau ikuti prosedur dan aturan hukum," kata Eni.
 
Selain Jonan, Eni juga meminta agar Ketua Fraksi Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng dihadirkan sebagai saksi. Pasalnya, Eni mengikuti perintah dari Mekeng
 
"Saya bantu Pak Samin Tan (Pemilik PT Borneo Lumbung Energi) karena perintah ketua fraksi," ujar dia.
 
Eni menjelaskan setelah mendapat perintah dari Mekeng, dirinya langsung berkomunikasi dengan pihak Kementerian ESDM, termasuk Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pertemuan pun beberapa kali digelar.
 
"Saya hanya menanyakan kenapa perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga di Kalimantan Tengah antara PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT) diputus padahal sudah ada putusan sela," kata Eni.
 
Eni merupakan terdakwa kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja pembangunan PLTU Riau 1. Dalam kasus ini, Eni diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp5 miliar dari Samin Tan.
 
Karena perbuatannya, Eni dijerat Pasal 12 b ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif