Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK: Posisi Pengawas Internal Pemerintah Lemah

Nasional korupsi
Cindy • 12 Februari 2019 20:14
Jakarta: Wewenang Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu diperhatikan. Sebab, posisi mereka yang sekarang tak memungkinkan untuk mencegah korupsi.
 
"Tidak masuk akal pengawasan harus dilakukan, sementara pengawasnya sendiri adalah bawahan dari yang diawasi. Jadi kita perlu revitalisasi fungsi dan struktur APIP," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, di acara Primetime, Selasa, 12 Februari 2019.
 
Pihaknya telah bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk membahas hal ini. Febri berharap Tjahjo bisa menguatkan fungsi dan struktur APIP untuk mengawasi, bahkan atasan sendiri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Perlu) merevitalisasi struktur dari pengawas yang ada di daerah (provinsi) tersebut," kata Febri.
 
Baca Juga: 2.357 PNS Aktif Berstatus Terpidana Korupsi
 
KPK juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya terkait pencegahan. Program-program koordinasi dan supervisi digalakkan untuk menekan potensi korupsi. Terutama di daerah-daerah dengan label otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat.
 
KPK sebelumnya menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf karena menerima suap Rp1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh menyetujui usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.
 
Ahmadi mengusulkan kontraktor yang mengerjakan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri sebesar Rp108 miliar.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif