Tangan Kanan Bupati Labuhanbatu jadi Tersangka

Juven Martua Sitompul 09 Oktober 2018 20:15 WIB
kasus suap
Tangan Kanan Bupati Labuhanbatu jadi Tersangka
Juru bicara KPK Febri Diansyah/Medcom.id/Fachri Audia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan orang kepercayaan Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap, Thamrin Ritonga, sebagai tersangka. Thamrin ditetapkan sebagai tersangka keempat kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara.

"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penyidikan baru dengan tersangka Thamrin, pihak swasta," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.

Penetapan tersangka berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2018. Thamrin diduga menerima uang dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra, yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini.


Thamrin juga menjadi penghubung Pangonal kepada Effendy, di mana uang sebanyak Rp500 juta dari Effendy diserahkan ke Pangonal melalui Thamrin pada 17 Juli 2018. Thamrin juga diduga mengkoordinasi proyek di Labuhanbatu.

Baca: KPK Lacak Aset Bupati Labuhanbatu

Thamrin dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ketiga tersangka itu yakni Bupati Labuhanbatu Panganol Harahap, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Syahputra dan pihak swasta, Umar Ritonga. Panganol diduga menerima suap dari Effendy Syahputra berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

Effendy selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pangonal dan Umar sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id