Ilustrasi persidangan/Medcom.id/Fachri
Ilustrasi persidangan/Medcom.id/Fachri

Pengamat: Pemanggilan Paksa Mardani Maming Diatur KUHAP

Nasional kasus korupsi Pengadilan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Juven Martua Sitompul • 23 April 2022 13:40
Jakarta: Pemanggilan paksa eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), dinilai sesuai aturan. Pemanggilan paksa bahkan diatur dalam KUHAP.
 
Mardani merupakan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Mardani menjadi saksi untuk terdakwa Dwidjono Putrohadi Sutopo. 
 
“Kalau di tahap penyidikan diatur KUHAP panggil paksa pada Pasal 112 ayat 2 KUHAP dilakukan setelah ada pemanggilan yang sah dulu,” kata Pakar Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ibnu Sina saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Sabtu, 23 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Hipmi Minta Komisi Yudisial Pantau Persidangan Mardani Maming
 
Ibnu mengaku tak melihat adanya upaya kriminalisasi dalam pemanggilan Mardani sebagai saksi sidang perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. 
 
"Kriminalisasi itu istilah dalam merumuskan tindak pidana baru atau menaikan derajat suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana, jemput (pemanggilan) paksa tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi,” kata Ibnu.
 
Dia mengatakan anggapan adanya kriminalisasi atas panggilan majelis hakim merupakan hal keliru. Apalagi, kata dia, pemanggilan paksa diatur dan dibolehkan undang-undang.
 
“Anggapan (kriminalisasi) keliru karena diatur menurut KUHAP sarana tersebut diperbolehkan,” tegas Ibnu.
 
Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin memutuskan memanggil ulang secara paksa Mardani dalam kapasitasnya sebagai saksi. Hakim menilai keterangan Mardani dibutuhkan untuk membuat terang perkara suap suap izin usaha pertambangan tersebut.
 
Mardani memberikan kesaksian secara daring dari Singapura pada sidang lanjutan yang digelar Senin, 18 April 2022. Mardani mengadiri sidang secara onlie setelah 3 kali mangkir dengan berbagai alasan.
 
“Kami tetapkan pemanggilan paksa khusus untuk Mardani H Maming, harus hadir pada sidang lanjutan minggu depan,” kata Ketua Majelis Hakim Yusriansyah dalam sidang, Senin, 18 April 2022.
 
Sementara itu, Mardani melalui kuasa hukumnya, Irfan Idham, membantah mangkir dari persidangan. Kliennya dipastikan selalu melayangkan pemberitahuan secara resmi kepada majelis hakim saat tak menghadiri sidang.
 
"Bahwa Pak Mardani tidak mangkir dalam persidangan karena setiap persidangan Pak Mardani melakukan pemberitahuan secara resmi bahwa berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang waktunya bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan," kata Irfan dihubungi terpisah.
 
Mardani dipanggil sebagai saksi lantaran dirinya menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif