Penyidik KPK memamerkan barang bukti dari OTT di Kalsel, Kamis, 16 September 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Penyidik KPK memamerkan barang bukti dari OTT di Kalsel, Kamis, 16 September 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Ingatkan Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Titik Rawan Korupsi

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Penegakan Hukum OTT KPK
Antara • 17 September 2021 07:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pengadaan barang dan jasa di daerah masih menjadi titik rawan korupsi. Masalah ini juga muncul dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel). 
 
"Mungkin hampir 90 persen korupsi yang ditangani, baik oleh KPK, kejaksaan, atau kepolisian di daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 16 September 2021. 
 
Menurut dia, kendati lelang pengadaan menggunakan e-procurement, potensi korupsi masih ada. Kerawanan muncul karena persekongkolan antara panitia lelang atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan penyedia barang dan jasa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Atau juga para penyedia barang itu sendiri yang melakukan persekongkolan secara horizontal. Mereka mengatur siapa nanti yang akan memenangkan proyek dan baru dimasukkan di dalam dokumen-dokumen di dalam proses e-procurement," tutur dia.
 
Baca: Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Patok Fee 15% dari Proyek Irigasi
 
Alex menyebutkan secanggih apa pun sistem yang dibangun akan jebol bisa ada main mata. Alhasil, panitia lelang atau unit layanan pengadaan (ULP) diminta lebih jeli saat bertugas.
 
Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (Plt Kadis PUPRP) Kabupaten HSU, Maliki, menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa 2021-2022. Maliki diduga mematok commitment fee 15 persen dari nilai proyek.
 
"MK (Maliki) diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang kepada MRH (Direktur CV Hanamas Marhaini) dan FH (Direktur CV Kalpataru Fachriadi)," kata Alex.
 
Menurut dia, ada dua proyek yang diduga dimainkan Maliki. Proyek itu ialah rehabilitasi jaringan irigasi Desa Kayakah senilai Rp1,9 miliar serta rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam senilai Rp1,5 miliar.
 
Maliki diduga mengatur pemenang proyek. Sedianya, ada banyak perusahaan yang lebih mumpuni untuk ikut lelang proyek itu.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif