Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Wakil Direktur PT Adonara Beli Tanah dan Kendaraan Mewah Pakai Uang Korupsi

Nasional KPK DKI Jakarta kasus tanah Pemprov DKI
Candra Yuri Nuralam • 15 Juni 2021 06:57
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri hasil korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene diduga memperkaya diri sendiri dengan uang hasil korupsi.
 
"Antara lain pembelian tanah dan kendaraan mewah," kata pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Juni 2021.
 
Pihaknya juga menduga pihak lain menikmati hasil korupsi itu. KPK sedang mengusut hal itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tim penyidik akan terus melakukan pendalaman," ujar Setyo.
 
Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan.
 
Setelah kesepakatan itu, mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.
 
(Baca: Dirut Nonaktif Perumda Sarana Jaya Diduga Rugikan Negara Rp152 Miliar)
 
Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Duit merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.
 
KPK mendeteksi empat keganjilan mengarah ke dugaan korupsi dalam pembelian itu. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek.
 
Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian apprasial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku. Lalu, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur. Terakhir, ada kesepakatan harga awal antara Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi.
 
Para tersangka dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif