Ilustrasi KPK. Foto: MI.
Ilustrasi KPK. Foto: MI.

KPK 'Garap' Terpidana Suap Hakim

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 18 September 2019 11:30
Jakarta: Mantan anggota DPR Aditya Anugrah Moha dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
 
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK (anggota Komisi XI Sukiman),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
 
Febri tak memerinci kaitan Aditya dalam kasus ini. Kuat dugaan, saksi mengetahui banyak ihwal suap yang menjerat politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aditya merupakan terpidana kasus suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono. Politikus Golkar itu divonis empat tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.
 
Sukiman ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana tugas (Plt) dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba. Sukiman diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dari Natan.
 
Suap berawal saat pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui dinas PUPR mengajukan dana DAK pada APBN 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada proses pengajuan itu pegawai Kemenkeu meminta bantuan Sukiman.
 
Natan diduga memberi suap Rp4,41 miliar dalam bentuk mata uang Rp3,96 miliar dan USD33.500. Jumlah ini merupakan komitmen fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.
 
Sukiman diduga menerima Rp2,65 miliar dan USD22.000. Suap diterimanya sejak Juli 2017 hingga April 2018 melalui beberapa pihak perantara.
 
Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak akhirnya mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 senilai Rp49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN 2018 senilai Rp79,9 miliar.
 
Sukiman selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Natan selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif