Hukuman Kerja Sosial Bakal Perkecil Anggaran Makan Narapidana

Ilham wibowo 02 Mei 2018 15:33 WIB
ruu kuhp
Hukuman Kerja Sosial Bakal Perkecil Anggaran Makan Narapidana
Ilustrasi--MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Penerapan putusan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai tetap berujung pada pertimbangan hakim. Selain pidana penjara, hakim bisa memberikan alternatif lain, mulai denda hingga sanksi kerja sosial.  

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih menuturkan pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan regulasi dalam RKUHP tersebut pada Agustus 2018. Seorang hakim, kata Enny, memiliki pedoman hukum baru untuk mempertimbangkan putusan hukum. 

"Pertimbangan ini kami telah dituangkan dalam pedoman, penjara bisa berubah menjadi denda, kerja sosial, pengawasan termasuk pidana mengangsur," ujar Enny ditemui dalam acara diskusi di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018. 


Baca: Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial

Menurut Enny, butuh penyesuaian sekitar tiga tahun agar penerapan KUHP baru bisa dilakukan secara utuh. Kehadiran hukuman alternatif selain penjara, kata dia, agar sejalan dengan tujuan pemidanaan hingga pengentasan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP).

"Pedoman pemidanaan tidak lagi berpikir secara prinsip kuno. Ada mekanisme sesuai dengan masyarakat beradab, bukan penjeraan lagi, tapi mengembalikan orang pada kondisi bagaimana orang itu seharusnya (menjadi) baik," papar Ketua Tim perumus RKUHP ini. 

Negara modern, lanjut Enny, sudah menerapkan alternatif hukuman ketimbang pidana penjara. Sehingga, negara tak perlu terbebani anggaran besar untuk mengurus rumah tangga LP. 

"KUHP Belanda misalnya, penjara bisa kosong kenapa, bukan zero kriminal, pemidanaan mereka fokus pada pidana denda," ucapnya. 

Sebelumnya, pemerintah mengaku kesulitan memenuhi biaya makan narapidana dan tahanan LP yang jumlahnya terus membengkak. Anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp1,3 triliun saat ini dinilai masih kurang.

Diakui pula, kondisi LP di Indonesia saat ini sudah melebihi batas kapasitas dan beberapa di antaranya sudah memprihatinkan. Masalah ini juga berdampak pada membengkaknya anggaran biaya yang harus dianggarkan negara.

"Negara punya utang hingga ratusan miliar rupiah terutama untuk biaya makan narapidana kasus narkoba," tutur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Selasa, 12 Maret 2018.




(YDH)