Ketua KY Jaja Ahmad Jayus - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Ketua KY Jaja Ahmad Jayus - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

KY Usut Pelanggaran Kode Etik Hakim terkait Vonis Meliana

Nasional toleransi beragama
Fachri Audhia Hafiez • 04 September 2018 13:19
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) memastikan akan mempelajari putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Hal ini menyusul putusan majelis hakim yang memvonis 18 bulan penjara kepada terdakwa penista agama, Meliana.
 
"Saya mesti cek apakah sudah berangkat (tim KY) apa belum ya, untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 4 September 2018.
 
Jaja belum bisa memastikan apakah sudah ada laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memperkarakan Meliana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya perlu cek kepastian apakah sudah ada yang lapor atau tidak ya," ucap Jaja.
 
Disinggung mengenai vonis 18 bulan penjara lewat Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama, Jaja menyerahkan putusan itu pada hakim. "Itu kewenangan hakim," singkat dia.
 
(Baca juga:Putusan Meliana Dinilai Kental Tekanan Publik)
 
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mendesak KY memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Hal ini untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim.
 
"KY dapat menggunakan kewenangananya dengan melakukan evaluasi. Adakah pelanggaran kode etik oleh hakim dalam menangani perkara ini," ujar Yati.
 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Meliana, Selasa, 21 Agustus 2018. Majelis hakim yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a KUHP.
 
KontraS menilai, vonis yang dijatuhkan kepada Meliana dipaksakan lantaran banyak desakan publik. Komentar Meliana terkait suara azan tidak berhubungan dengan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama seperti vonis hakim.
 
Yati menjelaskan, penggunaan pasal tersebut sering dibenturkan ketika ada kelompok atau individu yang mengemukakan pendapat.
 
"Penerapan pasal bukan subjektivitas mayoritas dan penguasa, sekaligus multitafsir sehingga kelompok minoritas atau individu yang menyampaikan kebebasan berpendapat seringkali menjadi korban dari penerapan Pasal 156a ini," ujar Yati.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif