Ilustrasi Gedung KPK/Medcom/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi Gedung KPK/Medcom/Fachri Audhia Hafiez

123 Instansi Berkomitmen Tolak Gratifikasi Lebaran

Nasional gratifikasi
Candra Yuri Nuralam • 23 Mei 2020 09:41
Jakarta: Sebanyak 123 instansi dengan tegas menolak gratifikasi saat Hari Raya Idulfirtri 1441 Hijriah. Penolakan itu dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke seluruh pegawainya.
 
"Hingga Jumat 22 Mei 2020 KPK menerima informasi sekurangnya ada delapan pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten/kota, enam BUMN atau BUMD, dan dua lembaga yang telah memberikan penegasan untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang Hari Raya Idulfitri," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2020.
 
Ipi mengatakan imbauan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2020. KPK mengapresiasi para instansi yang memahami surat edaran KPK itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Melalui edaran tersebut KPK merekomendasikan dua hal kepada pimpinan lembaga penyelenggara negara, yaitu terkait larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dan memberikan imbauan kepada internal pegawai untuk tidak menerima gratifikasi, serta surat edaran terbuka kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya," ujar Ipi.
 
KPK juga meminta para pimpinan perusahaan, asosiasi, maupun korporasi untuk tidak memberikan gratifikasi ke penyelenggara negara. KPK juga akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku jika kedapatan ada yang memberikan suap.
 
"KPK juga mengingatkan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, karena perbuatan tersebut juga termasuk gratifikasi yang dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana," tutur Ipi.
 
Baca: KPK Ingatkan Perusahaan Kesehatan Tak Beri Gratifikasi
 
KPK meminta pejabat negara jangan pernah menerima gratifikasi Lebaran. Jika terpaksa, KPK meminta pejabat negara untuk melaporkan pemberian itu paling lambat 30 hari kerja.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif