Warga mencari informasi tentang pendaftaran program kartu prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program kartu prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

KPK Diminta Awasi Program Pelatihan Daring Kartu Prakerja

Nasional Kartu Prakerja
Medcom • 16 Mei 2020 13:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi ketat pelaksanaan program pelatihan daring melalui kartu prakerja. Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org khawatir terdapat praktik lancung dari program ini.
 
"Memberikan kesempatan bagi satu perusahaan mendapatkan transaksi Rp3,8 triliun dalam hitungan minggu sangatlah tidak patut," kata salah satu inisiator Prakerja.org, Brahmantya Sakti, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 Mei 2020.
 
Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk membantu 5,6 juta pengangguran di Indonesia akibat terimbas pandemi covid-19. Sebanyak Rp5,6 triliun di antaranya disalurkan untuk pelatihan daring (online) yang diselenggarakan delapan lembaga penyedia platform.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Brahmantya melihat, dari program pelatihan inilah, indikasi korupsi bisa terjadi. Menurutnya, program ini memberikan kesempatan sedikit pihak untuk memperkaya diri.
 
Dia memberikan gambaran penyelenggaraan pelatihan oleh Skill Academy oleh Ruang Guru. Berdasarkan laporan pelaksanaan fase pertama, Skill Academy menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima bantuan sosial prakerja.
 
"Dengan asumsi yang sama, Ruang Guru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp992 miliar dalam hitungan minggu dari dana Rp1,6 triliun yang telah dicairkan," katanya.
 
Sehingga, menurut dia, Ruang Guru berpotensi mendapatkan transaksi Rp3,8 triliun apabila seluruh dana Rp5,6 triliun terserap. "Angka ini bahkan jauh lebih besar dari kasus megakorupsi KTP-el yang menelan kerugian negara Rp2,3 triliun," ujarnya.
 
Baca: KPPU Endus Persaingan Tak Sehat di Kartu Prakerja
 
Inisiator lain Prakerja.org, Andri W Kusuma, meminta penegak hukum dan DPR memanggil semua pihak yang terlibat di program pelatihan daring. Pasalnya, kata Andri, tidak ada standar kualitas dan harga transparan dari materi pelatihan yang diberikan.
 
"Standar kualitas apa yang dipakai? Siapa yang menilai kualitas dan kewajaran harganya? Kapan proses penilaian dan seleksi tersebut diselenggarakan," kata dia.
KPK Diminta Awasi Program Pelatihan Daring Kartu Prakerja
Insiator Prakerja.org, Largo Andrianto, mendesak pemerintah segara membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos prakerja. Ia juga mendesak penyedia platform mengembalikan dana kepada pemerintah.
 
"Anggaran Rp5,6 triliun lebih baik dialihkan untuk sekitar 1,6 juta penerima bansos prakerja. Per orangnya bisa menerima Rp3,5 juta," katanya.
 
Adapun pelatihan online, lanjut Largo, bisa memanfaatkan materi pelatihan dari website yang menyediakan secara gratis. "Banyak website yang menyediakan pelatihan secara cuma-cuma," kata dia.
 
Baca: Polemik Kartu Prakerja, Belva Devara Mundur dari Stafsus Jokowi
 
Imbas dari polemik pelatihan online ini, CEO Ruang Guru Adamas Belva Devara mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Belva telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Jokowi pada 15 April 2020.
 
Meski begitu, Belva mengklarifikasi tudingan yang menyatakan dirinya terlibat konflik kepentingan. Dia menegaskan proses verifikasi semua mitra kartu prakerja sudah berjalan sesuai aturan dan tidak ada konflik kepentingan apa pun.
 
"Semua sudah dijelaskan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO). Pemilihan pun dilakukan langsung peserta pemegang kartu prakerja," kata dia.
 

(UWA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif