Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Jamwas dan Jamintel Dirotasi di Tengah Kasus Djoko Tjandra

Nasional kejaksaan agung
Media Indonesia.com • 05 Agustus 2020 22:31
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan keterlibatan para pejabatnya dalam kasus upaya peninjauan kembali (PK) dan pelarian terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Jaksa Pinangki Sirna Melasari dicopot dari jabatan kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan setelah foto bareng dengan Djoko Tjandra di Malaysia.
 
Di tengah isu itu, Kejaksaan Agung merotasi sejumlah pejabat penting. Pengisi kursi jaksa agung muda pengawasan (jamwas), jaksa agung muda intelijen (jamintel), dan jaksa agung muda pidana umum (jampidum) dirombak.
 
Jamwas Muhamad Musni digantikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Amir Yanto. Jamintel Jan Maringka diganti Sunarta yang sebelumnya menjabat jampidum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kursi jampidum diisi Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. Jan S Maringka dimutasi menjadi staf ahli bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Agung, posisi lama Fadil.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyebut mutasi ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung. Mutasi diklaim telah melalui mekanisme yang cukup lama.
 
“Mutasi atau rotasi pejabat eselon I tersebut adalah dalam rangka kepentingan organisasi dan penyegaran personel," kata Hari dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Menurut dia, keputusan rotasi baru dikeluarkan Tim Penilai Akhir (TPA) Eselon I pada akhir Juli 2020 sehingga keppres diterbitkan. Dia menolak bila mutasi ini dikaitkan dengan kasus Djoko Tjandra.
 
Baca: Jokowi Diminta Turun Tangan Benahi Sektor Hukum
 
Dia menegaskan rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung hal biasa. Proses ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
 
"Sehingga tidak ada kaitannya dengan penanganan kasus, perkara atau hal lainnya, adapun waktu pelantikan akan ditentukan lebih lanjut,” tutur dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif