Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

KPK Endus Aliran Suap Izin Tambak Benur Direktur PT DPP

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 21 Januari 2021 06:32
Jakarta: Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito diduga menyuap banyak pejabat memuluskan izin tambak benih lobster (benur) perusahaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan itu.
 
"Ini hubungannya dengan Pak Suharjito yang punya perizinan di wilayah. Jadi memang dia tidak berdiri sendiri juga," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Januari 2021.
 
Lili mengatakan masalah suap izin usaha marak dilakukan petinggi perusahaan. Di sisi lain, penyelenggara negara juga banyak yang tergiur suap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Dalami Rekening Penampung Korupsi Ekspor Benih Lobster
 
Lembaga Antikorupsi menduga beberapa izin tambak benih lobster milik PT DPP diperoleh dari proses suap. Lili menegaskan pihaknya tidak akan memberi ampun bagi pejabat negara penerima suap.
 
"KPK juga akan mengembangkan ke arah sana," tegas Lili.
 
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif