Ilustrasi gedung MK. Foto: MI/Susanto
Ilustrasi gedung MK. Foto: MI/Susanto

Sudah Sebulan, Kelanjutan Uji Materi UU Pilkada Tak Ada Kabar

Medcom • 29 Maret 2022 20:07
Jakarta: Uji materi Pasal 201 Ayat 10 dan 11 UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mandek di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon uji materi mempertanyakan kelanjutannya.
 
Untuk mempertanyakan hal ini, kuasa hukum pemohon Sulistyowati memasukkan surat permohonan informasi kapan sidang akan dilanjutkan. Pasalnya, sejak persidangan terakhir pada 22 Februari 2022 lalu, kelanjutan perkara No 15/PUU-XX/2022 itu tak ada kabar.
 
"Tidak ada pemberitahuan kapan akan disidangkan. Saat ditanyakan kepada juru panggil MK, jawabannya 'ditunggu saja'. Ini membuat kami bingung," kata Sulistyowati, melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Uji materi perkara ini menyangkut Pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (lembaran negara tahun 2016 No 130).
 
Para Pemohon meminta agar penjabat kepala daerah dipilih dari kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Kepala daerah yang berakhir pada masa jabatan pada 2022 hingga 2023 agar dapat melanjutkan pemerintahan.
 
UU No 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa daerah yang seharusnya menyelenggarakan pilkada pada 2022 dan 2023, melaksanakan pilkada pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah pusat mengangkat penjabat kepala daerah.
 
Baca: La Nyalla dan Yusril Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Ke MK
 
Menurut Sulistyowati, penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat hanya akan menimbulkan banyak masalah. Hal itu juga bertentangan dengan hak otonomi daerah dan dapat mencederai demokrasi.
 
"Permohonan agar kepala daerah yang terpilih melalui pilkada dapat menjadi penjabat kepala daerah guna menyiapkan pemilihan kepala daerah pada 2024," kata Sulistyowati.
 
Sulistyowati menjadi kuasa hukum pemohon uji materi atas nama Dewi Nadya Maharani, Suzie Alancy Firman, Moch Sidik, Rahmatulloh, Mohammad Syaiful Jihad, dan Nian Syarifudin.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif