Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Medcom.id/Cindy
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Medcom.id/Cindy

MAKI Desak Jaksa Pinangki Dipecat

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Siti Yona Hukmana • 30 Juli 2020 14:44
Jakarta: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku tidak puas dengan pencopotan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dia diduga bertemu buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra sebanyak sembilan kali pada 2019.
 
"Sanksi tersebut belum cukup, semestinya sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan," ucap Boyamin dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Boyamin menuturkan ada sejumlah alasan Kejaksaan Agung mesti memberhentikan dengan tidak hormat Pinangki. Dia diduga berbelit, mengelak, dan tidak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik selama pemeriksaan di Kejagung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semestinya hal ini menjadi faktor pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat," tegas dia.
 
Boyamin menambahkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, juga mengaku bertemu Djoko Tjandra bersama Pinangki di Malaysia. Keterangan Anita dinilai cukup kuat memecat Pinangki.
 
(Baca: Kejagung Copot Jaksa Pinangki, Diduga Bertemu Djoko Tjandra)
 
Dia menuturkan pencopotan Pinangki sebagai Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejagung lantaran bolos kerja hanya alasan. Kejagung dinilai menutupi tempat bepergian Pinangki selama keluar negeri.
 
Kejagung hanya menyebut Pinangki pergi ke Singapura dan Malaysia. Padahal, Pinangki diduga pernah pergi ke Amerika Serikat sebanyak dua kali.
 
Kepergian ini dinilai bukan hanya bolos kerja lantaran membutuhkan waktu lama. "Semestinya ini dapat dijadikan dasar sanksi pencopotan dengan tidak hormat," tutur dia.
 
Boyamin menyebut pihaknya bakal menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama Anita Kolopaking. Keduanya diduga pergi menggunakan pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta-Kuala Lumpur pada 25 November 2019 pukul 8.20 WIB.
 
"Selanjutnya kami meminta Komisi Kejaksaan untuk membuat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil terhadap Jaksa Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuan tersebut," kata dia.
 

(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif