Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Empat Orang Diperiksa Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 19 Mei 2020 10:49
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2011-2014. Penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa sejumlah pihak untuk tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi.
 
"Ada empat orang yang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi) hari ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Keempatnya yakni tiga karyawan swasta; Eviy Olivia, Yoga Dwi Hartiar, dan David Muljono. Penyidik juga memanggil pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Hari Utomo dan rekan, Hari Purwanto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keempatnya diduga mengetahui tindakan rasuah yang dilakukan Nurhadi. Keterangan empat orang itu bakal digunakan untuk penguatan bukti.
 
Nurhadi menjadi buronan KPK bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya jadi buronan setelah tiga kali mangkir pemeriksaan.
 
(Baca: Nurhadi Tukarkan Dolar Rp3 Miliar Setiap Minggu)
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, serta Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif