Anggota DPR Fraksi Partai Golkar M. Aziz Syamsuddin (tengah) menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus korupsi KTP elektronik Irvanto Hendra Pambudi Cahyo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/10). Foto: MI/Pius Erlangga.
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar M. Aziz Syamsuddin (tengah) menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus korupsi KTP elektronik Irvanto Hendra Pambudi Cahyo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/10). Foto: MI/Pius Erlangga.

Aziz Syamsuddin Bantah Terima Uang dari Irvanto

Nasional korupsi e-ktp
Damar Iradat • 02 Oktober 2018 19:46
Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengaku tak pernah menerima uang atau sesuatu dari keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Ia bahkan mengaku tak pernah mengetahui soal proyek pengadaan KTP elektronik.
 
Hal tersebut diungkap Aziz saat dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018. Awalnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Aziz perihal proyek KTP-el yang menggunakan uang negara hingga Rp5,9 triliun itu.
 
"Saya tidak mengetahui proyek tersebut. Saya di Komisi III, tidak berhubungan dengan proyek itu," kata Aziz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa lantas mengonfirmasi apakah Aziz pernah mendapatkan sesuatu barang ataupun uang dari Irvanto. Sebab, Irvanto dalam perkara ini diduga mengantarkan uang hasil bancakan proyek KTP-el ke sejumlah pihak di DPR.
 
Baca juga: Perburuan Tersangka Kasus KTP-el Berlanjut
 
Namun, Aziz membantah jika ia merupakan salah satu pihak yang kecipratan uang haram tersebut. "Saya sampaikan tidak pernah," tegas Aziz.
 
Namun politikus Partai Golkar itu mengaku mengenal Irvanto. Sebab, Irvanto pernah menjadi wakil bendahara umum di Partai Golkar saat Novanto menjabat sebagai Ketua Umum partai beringin tersebut.
 
Irvanto dan Made Oka didakwa menjadi perantara fee korupsi dalam proyek KTP-el untuk Novanto. Keduanya didakwa berperan merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.
 
Baca juga: Fayakhun Sebut Uang untuk Novanto tak Terkait KTP-el
 
Dalam dakwaan, disebutkan Irvanto bersama tim Fatmawati dengan anggota Andi Agustinus dan sejumlah pengusaha sepakat memenangkan salah satu konsorsium yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi.
 
Selain itu, Irvanto juga bertemu Andi untuk membahas anggaran proyek KTP-el. Hal ini untuk memuluskan pemberian fee bagi Novanto dan anggota DPR lainnya sebesar lima persen dari nilai proyek tersebut.
 
Irvanto dan Oka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya sepakat tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.
 

(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi