KPK Minta Celah Lobi RAPBN-P Ditutup
Ketua KPK Agus Rahardjo--MI/ROMMY PUJIANTO
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut sistem dalam pembahaaan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) belum kuat. Celah lobi masih bisa dimanfaatkan untuk korupsi. 

"Kalau transparan idealnya tidak ada lobi-lobi lagi," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu, 5 Mei 2018. 

Pernyataan Agus menanggapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono bersama Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Hadiah atau janji usulan dana perimbangan keuangan daerah sebagai komitmen fee.


Baca: Politikus Demokrat Amin Santono Jadi Tersangka

Menurut Agus, seluruh proses anggaran pemerintah mestinya tercatat secara elektronik. Pemanfaatannya harus transparan. 

"Kejadian ini terkait usulan APBN-P, sistemnya masih kurang transparan, masih dimungkinkan terjadinya lobi dan tersembunyi," ungkap Agus. 

Selain Amin dan Yaya, KPK juga menetapkan Eka Kamaludin selaku perantara serta kontraktor Ahmad Ghiast sebagai tersangka.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Semantara Ahmad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 





(AZF)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360