Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi untuk mendukung revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019. Dokumentasi: Istimewa
Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi untuk mendukung revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019. Dokumentasi: Istimewa

KPK Dinilai Membutuhkan Dewan Pengawas

Nasional revisi uu kpk
Medcom • 11 September 2019 18:48
Jakarta: Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Presidium MPD Zulfikar mengatakan revisi tersebut akan membuat kinerja KPK menjadi semakin optimal.
 
"Mendukung revisi undang-undang KPK dalam rangka memperkuat langkah pemberantasan korupsi dan mendukung keberadaan dewan pengawas KPK agar tetap independen dan bebas dari intervensi polisik," kata Zulfikar di Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
 
Zulfikar menjelaskan revisi undang-undang KPK dipercaya bisa semakin memperkuat lembaga antirasuah dalam menindak setiap kasus korupsi. Selain itu, beberapa poin yang akan direvisi dalam undang-undang juga dipercaya akan menguatkan lembaga, termasuk adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mendrong dan mendukung DPR untuk segera melakukan fin and proper tes terhadap 10 nama calon pimpinan KPK," ungkap Zulfikar.
 
Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) bersama sejumlah organisasi mahasiswa menggelar aksi mendukung Revisi Undang-Undang KPK di kawasan Taman Pandang, Jakarta Pusat siang tadi.
 
Ada hal unik dari aksi mereka, yaitu sejumlah peserta aksi mengenakan kostum super hero ala Indonesia, seperti Gundala, Si Buta Dari Gua Hantu, Wiro Sableng, Gatot Kaca, serta tokoh Pandawa Lima lainnya.
 
Belasan mahasiswi dari sejumlah perguruan tinggi juga terlibat dalam aksi damai tersebut. Mereka membagikan bunga mawar merah kepada para pengguna jalan di sekitar lokasi.
 
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 September 2019. Ada beberapa poin dalam revisi ini, di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, penyelidik harus dari kepolisian tidak independen, penuntutan koordinasi dengan kejaksaan agung.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif